MAKASSAR – Usia satu tahun bukan sekadar penanda waktu bagi Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan. Momentum ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk memastikan bahwa perjuangan menghadirkan keadilan sosial tidak berhenti pada wacana. Satu tahun adalah fase konsolidasi—menghimpun energi, menyatukan gagasan, dan memperjelas langkah ke depan agar cita-cita kesetaraan benar-benar menjelma dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Sejak awal berdiri, Gerakan Rakyat Sulsel membawa visi yang tegas: pembangunan harus inklusif dan berkeadilan. Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi, akses pendidikan yang timpang, atau kondisi geografis yang sulit dijangkau. Prinsip kesetaraan ini bukan sekadar idealisme, melainkan fondasi moral dan strategis dalam membangun masyarakat yang bermartabat.
Penegasan komitmen tersebut tercermin dalam dialog publik bertema “Kesetaraan dan Keadilan Sosial Hari Ini dan Masa Depan” yang diselenggarakan melalui Radio Insaniah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan yang kritis dan terbuka. Berbagai persoalan mendasar dibahas secara lugas, mulai dari ketimpangan pembangunan antarwilayah hingga kebutuhan akan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
Dalam pemaparannya, Sekretaris DPW Gerakan Rakyat Sulsel, Muhammad Zaynur, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata. Statistik makro sering kali terlihat menjanjikan, tetapi pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat di lapisan terbawah benar-benar merasakan perubahan? Jika jawabannya belum, maka arah pembangunan perlu dievaluasi.
Karena itu, distribusi manfaat harus menjadi prioritas utama. Pendidikan berkualitas harus dapat diakses tanpa diskriminasi, sehingga setiap anak bangsa memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Layanan kesehatan wajib menjangkau hingga pelosok dengan standar yang layak. Lapangan kerja produktif harus diperluas agar generasi muda tidak kehilangan harapan akan masa depan. Kesempatan berusaha pun perlu dibuka secara luas agar ekonomi rakyat tumbuh secara inklusif. Tanpa pemerataan akses, kesenjangan sosial akan terus menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas bangsa.
Amanat keadilan sosial sesungguhnya telah jelas tertuang dalam konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Namun, implementasi membutuhkan keberanian politik dan konsistensi kebijakan. Pembangunan tidak boleh terpusat di kota-kota besar saja, sementara daerah lain tertinggal. Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang bertumbuh secara merata, di mana setiap wilayah memiliki peluang untuk maju.
Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Anies Baswedan yang kerap menekankan bahwa kemajuan bangsa harus dibangun di atas fondasi kesetaraan. Infrastruktur dan investasi memang penting, tetapi rasa keadilan dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih menentukan kualitas sebuah negara. Ketika masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan adil, kepercayaan terhadap negara akan tumbuh dengan sendirinya.
Keadilan sosial bukan hanya tuntutan etis, melainkan kebutuhan strategis. Ketimpangan yang dibiarkan berlarut dapat memicu ketidakpuasan sosial dan melemahkan kohesi nasional. Sebaliknya, pemerataan yang konsisten akan memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi. Rakyat yang merasa dilibatkan dan diperhatikan akan menjadi mitra aktif dalam pembangunan.
Sebagai langkah konkret, Gerakan Rakyat Sulsel mendorong penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat. Sektor ini terbukti memiliki daya serap tenaga kerja yang besar dan mampu mendistribusikan pendapatan secara lebih luas. Selain itu, penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas agar setiap daerah mampu mengoptimalkan keunggulannya masing-masing. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat daya saing yang berkelanjutan.
Dialog publik yang digelar juga menunjukkan tingginya antusiasme mahasiswa dalam menyuarakan gagasan kritis. Pertanyaan-pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan, transparansi anggaran, hingga pemerataan pembangunan mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan bangsa. Kampus harus terus menjadi ruang intelektual yang melahirkan solusi konkret atas persoalan ketimpangan.
Gerakan Rakyat Sulsel mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam perubahan. Energi, kreativitas, dan keberanian berpikir kritis adalah modal besar untuk mendorong transformasi sosial. Indonesia yang lebih adil tidak akan lahir dari sikap pasif. Ia membutuhkan partisipasi kolektif dan komitmen bersama.
Sebagai wujud keterbukaan, organisasi ini merencanakan forum dialog “Vox Populi” dan “Desak Anies” pada Mei 2026. Forum tersebut dirancang sebagai ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemimpin, agar aspirasi publik benar-benar menjadi landasan dalam perumusan kebijakan. Keterlibatan masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan agar kebijakan lebih responsif dan tepat sasaran.
Peringatan satu tahun ini juga diisi dengan aksi sosial nyata seperti donasi buku untuk meningkatkan literasi, penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, serta berbagi takjil untuk mempererat solidaritas. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan tidak berhenti di ruang diskusi, melainkan diwujudkan melalui tindakan yang memberi manfaat langsung.
Satu tahun adalah awal perjalanan panjang. Namun dengan arah yang semakin jelas dan komitmen yang semakin kokoh, Gerakan Rakyat Sulsel menunjukkan keseriusannya dalam mengawal agenda keadilan sosial. Indonesia yang setara dan inklusif bukanlah angan-angan. Ia adalah tujuan yang dapat dicapai melalui kerja bersama, konsistensi kebijakan, dan keberanian untuk menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.
Kini saatnya memperkuat konsolidasi dan memperluas kolaborasi. Karena hanya dengan keadilan yang nyata dan menyentuh semua lapisan masyarakat, bangsa ini dapat melangkah maju dengan kokoh, bersatu, dan bermartabat.